Pengertian Birokrasi – pada kali ini Ayoksinau.com akan menyajikan artikel tentang birokrasi. Apa itu birokrasi? Apa saja karakteristik birokrasi? Lalu apa peranan birokrasi dalam Pemerintahan? Baiklah tidak usah panjang lebar dan bertele-tele, yuk langsung kita simak saja.

Apa yang dimaksud dengan birokrasi?

Birokrasi jika diartikan secara etimologis, birokrasi berasal dari kata “Biro” yang berarti meja dan “Kratein” yang berarti pemerintahan. Jika kita gabungkan maka memiliki arti Meja Pemerintaan. Tentu kita masih bingung kan jika pengertian birokrasi seperti itu? Tapi ya memang begitulah arti birokrasi.

Menurut Michael G. Roskin, et al., birokrasi adalah setiap organisasi besar yang terdiri atas para pejabat-pejabat yang diangkat, yang mana fungsi utamanya ialah untuk melaksanakan atau mengimplementasikan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diaputuskan atau diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). Dengan kata lain, birokrasi adalah struktur yang terorganisir atau sistem rasional yang dirancang sedemikian rupa bentuknya agar memungkinkan terlaksananya kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Birokrasi sendiri dilaksanakan oleh serangkaian prosedur atau aturan-aturan yang bersifat tetap. Adapun rantai komandonya berupa hirarki kewenangan yang mana berjalan atau mengalir dari atas ke bawah.

Birokrasi disebut juga sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan public (Civil Service). Birokrasi terdiri dari individu-individu yang diangkat eksekutif dan posisi mereka selalu datang dan pergi. Artinya, individu-individu itu duduk di dalam birokrasi karena dipertahankan berdasarkan prestasi kerjanya dan kadang pula mereka dikeluarkan karena prestasi kerjanya dianggap kurang.

Karakteristik Birokrasi

Menurut Max Weber terdapat 8 karakteristik birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

• Organisasi tersusun secara hirarkis.
• Memiliki wilayah kerja khusus pada setiap bagiannya.
• Pelayanan publik (civil sevants) yang terdiri atas orang-orang yang diangkat oleh eksekutif.
• Pelayan publik menerima gaji berdasarkan posisi yang ditempatinya.
• Pekerjaan diartikan juga sebagai langkah jenjang karir.
• Pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
• Setiap pekerja diawasi dan harus selalu disiplin.
• Promosi kenaikan jabatan didasarkan atas penilaian atasan (Superior’s judgments).

Tipe-tipe Birokrasi Negara

Menurut ideal typhus Amerika Serikat dapat kita ketahui tipe-tipe birokrasi negara yang dapat kita manfaatkan sebagai pemisahan tipe birokrasi. Dengan melihat Ideal typhus tersebut dapat kita bandingkan dengan apa yang ada di Indonesia.

Di Amerika Serikat, terdapat 4 (empat) jenis birokrasi sebagai berikut

(1) Departemen-Departemen di Dalam Kabinet (The Cabinet Departments)

Dalam birokrasi ini terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan berdasarkan tugasnya. Seperti departemen pertahanan, departemen pendidikan, departemen kesehatan dan departemen lain yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.

(2) Agen-Agen Federal (Federal Agencies)

Agen-agen federal ialah kata lain dari kepanjangan tangan atau tangan kanan dari lembaga kepresidenan. Agen ini dibentuk didasarkan atas pilihan presiden yang tengah memerintah pada saat itu. Contohnya adalah NASA dan FBI (Federal Bureau Investigation). Sedangkan di Indonesia contohnya adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Badan Tenaga Atom Nasional (Batan).

(3) Perusahaan-Perusahaan Federal Milik Federal (Federal Corporation)

Birokrasi jenis ini adalah birokrasi yang menggabungkan antara lembaga pemerintah sekaligus sebagai lembaga bisnis. Contoh di Indonesia adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), seperti Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Bank Mandiri dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

(4) Agen-Agen Pengaturan Independen (Independent Regulatory Agencies).

Agen-agen Pengaturan Independen merupkan birokrasi yang didirikan untuk kebutuhan dalam penyelenggaraan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis. Contoh di Indonesia adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

Baca Juga:

Pengertian Ideologi dan Macam-Macam Ideologi Beserta Penjelasan Lengkap | Ayoksinau.com

Pengertian Negara dan Fungsi Negara

Bangkitkan Jiwa Nasionalisme Dengan Menyimak Sejarah Soekarno Berikut Ini

Sudahkah Anda Tahu Sejarah Musik Manusia Di Bumi? Yuk Simak

Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern

Menurut Michael G. Roskin, et al. menyebutkan bahwa birokrasi memiliki peranan-peranan penting dalam suatu pemerintahan modern. Adapun peran birokrasi dalam pemerintahan modern adalah sebagai berikut:

1) Administrasi

Peran administrasi pemerintahan modern meliputi kegiatan administrasi, pengaturan, pelayanan, perizinan, dan pengumpul informasi.

2) Pelayanan

Birokrasi ditujukan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Contoh di Indonesia adalah Badan Metereologi dan Geofisika (BMG).

3) Pengaturan (Regulation)

Peran pengaturan dari suatu birokrasi ini dirancang untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.

4) Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Badan birokrasi dijadikan ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan suatu negara untuk menyediakan data-data yang berhubungan dengan kebijaksanaan terhadap sejumlah pelanggaran atau keperluan dalam membuat kebijakan-kebijakan baru berdasarkan situasi faktual.

Selain pendapat diatas, Andrew Heywood juga memaparkan bahwa peran dari birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Administrasi
2. Nasehat Kebijakan (Policy Advice)
3. Artikulasi Kepentingan
4. Stabilitas Politik

Sekian pembahasan dari Ayoksinau.com tentang pengertian Birokrasi. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terimakasih.

Referensi:

Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16

Guy Peters and Vincent Wright, “Public Policy and Administration, Old and New, dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, Part VII, Bab 27

Andrew Heywood, Politics, Second Edition, (New York: Palgrave Macmillan, 2002)